Jakarta – Niat pemerintah DKI Jakarta untuk mengambil alih parkir on the street mendapat dukungan berbagai kalangan. Selain tarif yang mencekik, parkir di bahu jalan itu sering menjadi penyebab kemacetan.
“Yang sering terjadi bahu jalan atau bahkan sebagian ruas jalan sering dijadikan lahan parkir. Akhirnya, selain menjadikan arus lalu-lintas tersendat, areal untuk pejalan kaki juga terenggut,” tutur penggiat Masyarakat Peduli Transportasi Indonesia, Abdil Furqon, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (9/8).
Menurutnya, dengan pengelolaan parkir oleh Pemda, bukan hanya pendapatan ke kas daerah mengalir, tetapi juga kepastian tarif parkir lebih terjamin. Namun, lanjut Abdil, yang juga perlu diperhatikan Pemda adalah, area parkir yang digunakan tidak menjadikan arus lalu-lintas tersendat. Sebab, fakta yang ada hingga saat ini, arus lalu-lintas tersendat karena ada kegiatan keluar masuk parkir di areal jalanan itu.
“Efeknya cukup besar ketika ada satu kendaraan yang mau parkir atau meninggalkan areal parkir. Sebab mau tak mau kendaraan di belakangnya melambat. Akhirnya kemacetan memanjang. Ini yang harus dipikirkan Pemda,” tutur pria yang sempat belajar tata kota di Utrecht, Belanda, itu.
Pemda juga diminta untuk menjamin hak pejalan kaki atas area di jalan sebagai pedestrian. Pasalnya, saat ini banyak pedestrian di Jakarta yang telah berubah sebagai lahan parkir, lahan berjualan pedagang kaki lima, bahkan menjadi ruas jalan baru bagi pengendara motor.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah meminta Dinas Perhubungan untuk mengambil alih parkir on the street. Soalnya, kata pria yang akrab disapa dengan Ahok, itu dirinya telah mendapat laporan bahwa tarif parkir di bahu jalan itu kerap ‘mencekik’. Di kawasan Kemang, Jakarta Selatan misalnya, konon tarif mencapai Rp 40.000.
“Saya minta itu diambil alih. Karena sering bikin orang yang parkir terheran-heran,” ucapnya di Balai Kota, kemarin.
Ahok menyebut kini Unit Pelaksana Teknis Dinas pengelola parkir tengah menunggu perangkat pendukung Terminal Parkir Elektronik. Oleh karena itu, dia berharap perangkat itu segera masuk ke e-catalog sehingga pengadaannya segera terealisir. Ahok menduga, adanya tarif parkir yang dikelola sekelompok warga itu juga dibekingi oknum-oknum tertentu sehingga mereka berani berbuat seenaknya. (Ktbr/Ara).
