Jakarta – Para pengusaha angkutan truk dan logistik berharap demonstrasi berbagai elemen organisasi massa Islam dan lainnya yang menuntut pemerintah mengadili Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok besok (4/11) berlangsung aman dan tidak berlarut. Sebab, jika demonstrasi berkepanjangan atau bahkan anarki, akan menimbulkan situasi tidak aman dan denyut bisnis berhenti.
“Dalam kondisi yang tidak aman, tentu kantor-kantor akan tutup karena tidak mau mengambil risiko. Demonstrasi memang hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi dan dijamin undang-undang. Tetapi kalau menimbulkan situasi tidak aman atau bahkan chaos, maka gerak perekonomian bisa terganggu,” papar Fatih Alhumachmi, salah seorang pengusaha logistik saat dihubungi Otoniaga, Kamis (3/11).
Pernyataan serupa diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman. Menurutnya, secara teknis kegiatan logistik terutama angkutan truk dan pergudangan maupun distribusi tidak akan terganggu oleh kegiatan hiruk pikuk demonstrasi.
“Karena demonstrasi itu kan berlangsung di (pusat) kota (Istana Presiden), bukan di kawasan industri atau pergudangan. Kecuali kalau demonstrasi buruh, itu baru bisa mengganggu,” kata dia melalui pesan singkat.
Hanya, seperti halnya Fatih, Kyat menyebut dampak dari kegiatan demonstrasi itu bisa mempengaruhi kantor-kantor perusahaan besar atau pun kantor pemerintah yang kebetulan berada di tengah kota. Jika itu terjadi, lanjutnya, maka proses distribusi dan logistik pun akan terkena imbasnya.
“Apalagi kalau terjadi situasi anarkis. Sehingga tidak aman. Oleh karena itu saya berharap jangan sampai ditungganggi acara besok (demonstrasi) agar tidak terjadi chaos. Dari pihak kepolisian yakin besok aman dan terkendali,” ucapnya.
Kini, kalangan dunia usaha pun masih bersikap wait and see terhadap apa yang terjadi besok. Jika kondisinya memburuk, maka dunia usaha akan terganggu.
“Saya kira di belahan dunia mana pun bisnis membutuhkan iklim yang kondusif. Bukan hanya persoalan yang terkait dengan proses transaksional bisnisnya saja, tetapi juga kondisi sosial, politik, dan keamanan. Itu harus dicatat oleh pemerintah,” kata Fatih. (Ara)
