Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 590 Tahun 2016.membentuk Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan. Cara itu ditempuh karena anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur perhubungan jumlahnya terbatas.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya pada Rapat Kerja Kementerian Perhubungan 2016 di Jakarta, Rabu (16/11) mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 dibutuhkan dana ribuan triliun rupiah. “Dibutuhkan dana kurang lebih Rp1.283 triliun. Dari alokasi anggaran tersebut, diperkirakan Pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak Rp491 triliun,” paparnya.
Oleh karena itu, menurut Budi, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut dengan beberapa cara. Diantara cara itu adalah, melalui kebijakan fiskal, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga memacu peran BUMN dan swasta.
Sebab, kata mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II itu, saat ini pemerintah tengah menggenjot percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan. Mulai dari bandar udara, pelabuhan, Stasiun dan rel kereta api, hingga terminal bus.
Kendati begitu, dia mengakui kerjasama pemerintah, atau BUMN dengan kalangan swasta tidak mudah untuk merealisasikannya karena masih banyaknya kendala. Pengadaan lahan, serta masih tingginya risiko investasi di infrastruktur adalah kendala yang ada.
Affandi Navis, salah seorang pengusaha angkutan logistik mengakui kebutuhan terhadap semua infrastruktur tersebut memang mendesak bagi Indonesia. Hal itu sangat berpengaruh pada tingkat efisiensi biaya logistik nasional.
“Jika logistik kita semakin efisien, maka dampaknya adalah kepada pertumbuhan ekonomi. Memang, infrastruktur dan perlunya peningkatan efisiensi logistik di satu sisi, dan pertumbuhan ekonomi di sisi lain bagaikan ayam dan telur. Tetapi lingkaran setan itu harus segera dipotong. Kalau ekonomi kita tumbuh, maka pemanfaatan infrastruktur yang dibangun investor juga bakal maksimal,” paparnya. (Ara/Ktb)
