Jakarta – Kalangan pelaku usaha menyambut baik langkah Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang membentuk tim pendanaan investasi infrastruktur perhubungan. Mereka berharap tim bergerak cepat dan tidak sekadar wacana.
“Realitanya memang dibutuhkan banyak investasi untuk menggarap infrastruktur di Tanah Air, termasuk sektor perhubungan baik dermaga atau pelabuhan, bandara, rel kereta api dan stasiun, serta terminal bus. Tapi, karena dananya tidak cukup dari APBN, maka ditetapkan skala prioritas. Padahal, kalau bicara kepentingan, semua itu mendesak untuk dibangun, karena menyangkut daya saing dan akselerasi pertumbuhan ekonomi,” papar salah seorang pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) saat dihubungi Otoniaga, di Jakarta, Senin (21/11).
Dia berharap, jika KEmenhub telah menetapkan kebijakan pemebentukan tim, maka harus bekerja nyata secara all out. Sebab jika tidak, dan hanya bersifat wacana dan wacana, maka kepercayaan kalangan usaha atau bahkan calon investor asing akan merosot.
“Artinya, ini sudah member harapan. Oleh karena itu, bagaimana caranya segera bekerja cepat dan berkoordinasi dengan lembaga atau institusi terkait untuk menggaet investor untuk mengumpulkan dana. Soalnya, investasi di infrastruktur itu bersifat jangka panjang dan risikonya juga lumayan tinggi. Nah, bagaimana memberikan jaminan kepercayaan kepada calon investor, itu penting,” ungkapnya.
Pernyataan senada diungkapkan Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan. Dia menyebut, selain realisasi pendanaan dan pembangunan fisik infrastruktur, jaminan operasional dari sarana tersebut juga harus diperhatikan.
“Contohnya terminal. Sampai saat ini, terminal tipe A yang kabarnya akan diambil alih oleh pemerintah pusat masih banyak yang dipegang oleh daerah (pemerintah daerah). Sehingga, terminal yang sudah diambil alih pun tidak maksimal operasionalnya. Kami ingin, ada kepastian soal law enforcement dari penyelenggara kebijakan. Selama soal aturan itu tidak tegas, maka kebijakan yang sejatinya bagus akan tidak terasa,” paparnya kepada Otoniaga.
Soal pembangunan sarana infastruktur seperti terminal tipe A itu, lanjutnya, memang sangat penting. Terutama, kata dia, jika berbicara soal revitalisasi angkutan darat atau bus.
Sebab, menurutnya, bus merupakan angkutan yang murah dan bisa menjangkau semua titik tujuan perjalanan. Ongkosnya pun relatif murah. “Kalau sarananya bagus dan mendukung, aman dan nyaman, bersih, dengan fasilitas bagus, maka akan menarik minat orang naik bus,” ucapnya.
Senada dengan Kurnia, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman, melihat dari sisi daya saing nasional. Dia mencontohkan kapasitas dermaga pelabuhan, runway Bandar udara yang pendek dan slot yang sudah sesak, stasiun kereta api baik untuk barang maupun penumpang yang perlu ditata dan diperluas.
“Sebab semua sarana itu sangat terkait dengan mobilitas orang maupun barang. Jika kondisinya bagus dan mampu menampung barang atau orang secara maksimal, maka efisiensi dalam kegiatan ekonomi akan terjadi. Misalnya di sektor industri logistik dan angkutan. Kontribusinya terhadap ekonomi juga tinggi,” ungkapnya.
Sebelumnya, pertengahan pekan lalu (16/11) Kemenhub melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 590 Tahun 2016.membentuk Tim Pendanaan Investasi Infrastruktur Perhubungan. Cara itu ditempuh karena anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk infrastruktur perhubungan jumlahnya terbatas.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam sambutannya pada Rapat Kerja Kementerian Perhubungan 2016 di Jakarta, Rabu (16/11) mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 dibutuhkan dana ribuan triliun rupiah.
“Dibutuhkan dana kurang lebih Rp1.283 triliun. Dari alokasi anggaran tersebut, diperkirakan Pemerintah hanya mampu melakukan sebanyak Rp491 triliun,” paparnya.
Oleh karena itu, menurut Budi, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut dengan beberapa cara. Diantara cara itu adalah, melalui kebijakan fiskal, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga memacu peran BUMN dan swasta.
Sarana infrastruktur yang akan dibiayai adalah pelabuhan, rel kereta api dan stasiun, terminal bus hingga Bandar udara. (Ara/Ktb)
