Cegah Perkosaan Wanita, Bus di India Wajib Pasang Tombol Darurat

New Delhi – Parlemen India telah mengesahkan Undang-undang baru yang mewajibkan bus – baru maupun lama – dipasangi tombol darurat bagi para wanita. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perkosaan wanita di bus.

Seperti dilaporkan laman Aljazeera, beberapa kalangan menyebut keputusan untuk mengesahkan beleid anyar itu merupakan tanggapan atas kecaman dari berbagai pihak dan dunia internasional atas kasus perkosaan yang menimpa seorang mahasiswi di bus pada tahun 2012. Saat itu, Desember 2012, Jyoti Singh yang baru pulang dari kuliah diperkosasejumlah pria di kursi belakang bus.

Mahasiswi fakultas kedokteran yang malang itu, sempat diboyong ke sebuah rumah sakit di Singapura. Namun, karena lukanya yang parah, akhirnya nyawa perempuan 23 tahun itu tak tertolong.

Kecaman pun mengalir deras dari dalam maupun luar negeri kepada pemerintah dan aparat di India. Kini, kasus ini diharapkan tak terulang lagi dengan cara pencegahan melalui pemasangan tombol panik bagi para wanita jika ada potensi bahaya perkosaan di bus.

Aparat kepolisian menjelaskan, tombol tersebut dihubungkan dengan perangkat monitoring yang dipasang di semua kantor polisi dan dilengkapi kamera CCTV. Walhasil, ketika tombol ditekan layar CCTV akan memperlihatkan dimana bus berada berikut jenis maupun nama bus tempat tombol itu ditekan. Dengan demikian, petugas akan mudah melakukan pengejaran.

Proyek percontohan pemasangan alat ini sudah dilakukan di 10 bus regular dan 10 bus kelas mewah di negara bagian Rajasthan. Dan rencana, pemasangan secara bertahap ke semua bus – regular atau mewah, dan lama atau baru – segera dilakukan.

Maklum, di India jumlah bus juga tidak sedikit. Data yang dikutip Aljazeera menunjukan, hingga tahun 2012 lalu saja jumlah bus di negara ini mencapai 1.676.500 unit.

Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan tindak lanjut dari pemasangan tombol itu. Termasuk bagaimana perlakuan terhadap para perempuan dan penindakan terhadap para penjahat seksual itu.

Annie Raja, Sekretaris Jenderal National Federation of Indian Women misalnya, menyebut pemasangan tombol itu tak lebih dari cara pemerintah – yang didominasi para pria – untuk mengontrol keberadaan wanita. Maklum, negeri ini menganut paham patriarki.

“India adalah negara dengan nilai-nilai sosial dan cara berpikirpatriarkis Jadi, mereka tidak menganggap perempuan sebagai warga negara yang sama (hak dan derajatnya dengan para pria),” kata dia.

Ia pun mencontohkan sejumlah hukum dan aturan yang melindungi para perempuan di India. Namun, pelaksanaan dari semua hukum itu tak terjadi. (Ara)