Jakarta – Dari 225 lebih proyek infrastruktur yang ditetapkan sejak awal tahun, hingga saat ini baru 88 proyek yang sudah masuk tahap pelaksanaan sisanya masih dalam tahap perencanaan. Penyerapan truk pun diperkirakan masih belum cetar.
Sebelumnya, pada awal tahun, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2016 untuk mempercepat pelaksanaan 225 proyek tersebut.
“Setelah enam bulan berjalan, saya mendapatkan beberapa info bahwa dari 225 proyek, 139 proyek masih dalam perencanaan. Dan 88 proyek berada pada tahapan pelaksanaan,” tuturnya usai rapat koordinasi terbatas untuk mengevaluasi proyek strategis,di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6).
Jokowi meminta Kantor Kementerian Koordinator, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kantor Staf Presiden untuk terus memantau kinerja proyek-proyek tersebut. “Kalau ada hambatan harus segera diketahui di mana letak hambatannya,” ucapnya.
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, di tempat yang sama mengatakan, presiden meminta agar proyek yang masih dalam perencanaan segera dipertajam skema pembiayaannya. “Setelah itu dibuat prioritas proyek dari pos anggaran negara, mana yang akan dikerjakan lebih dahulu. Dengan demikian, perkembangannya bisa lebih cepat,” paparnya.
Menurutnya, Jokowi juga mewanti-wanti agar semua prpyek tersebut sudah terlaksana dalam dua tahun. Artinya ground breaking proyek-proyek tersebut sudah dilakukan paling lambat tahun 2018.
Proyek strategis nasional sebanyak 225 proyek itu antara lain terdiri dari 52 proyek rel kereta api, 19 proyek kereta api, 17 bandar udara, 13 pembangunan pelabuhan, 10 proyek air bersih, 25 pembangunan kawasan, 60 pembuatan bendungan, dan berbagai proyek lainnya.
Proyek tersebut tersebar mulai dari Sumatera hingga Papua. Rinciannya 46 di Sumatera, 89 di Jawa, 24 di Kalimantan, 16 di Bali dan Nusa Tenggara. Sedangkan 28 proyek berada di Sulawesi, 13 proyek di Maluku dan Papua, serta 10 lainnya tersebar di berbagai daerah.
Menanggapi perkembangan tersebut salah seorang pengurus Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gakindo) kepada Otoniaga mengatakan, jika laju perkembangan proyek infrastruktur masih lamban, maka penjualan truk – dari ringan hingga heavy duty – juga masih akan stagnan seperti tahun-tahun sebelumnya. “Sebab, harapan satu-satunya yang bisa menggenjot laju penjualan adalah proyek infrastruktur. Mengapa begitu? Karena sektor tambang dan perkebunan yang selama ini juga menjadi penyerap kendaraan truk kondisi juga masih lesu,” paparnya saat dihubungi.
Dia menyebut, sepanjang Januari hingga April lalu penjualan truk di Tanah Air sebanyak 21.680 unit, pickup 49.182 unit dan pickup double cabin 2.775 unit. Jumlah tersebut sudah termasuk ekspor. “Penjualan di dalam negeri turun sekitar 30% dibanding kurun waktu yang sama tahun lalu. Dengan kondisi seperti saat ini, dimana infrastruktur belum berjalan seperti yang diharapkan, saya perkirakan total penjualan treuk sekitar 75.000 – 80.000 unit,”ujarnya.
Dia menyebut, tren penurunan penjualan truk sudah mulai terjadi pada tahun 2013. Padahal, pada tahun sebelumnya penjualan truk masih mencapai 140.000 unit. “Kini, industri sangat berharap kepada pemerintah. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah melakukan akselerasi proyek-proyek tersebut segera terealisir. Sebab, para pembeli truk adalah perusahaan penggarap proyek infrastruktur. Kalau saat ini karena ekonomi lesu, tambang dan perkebunan slowdown, mereka menahan pembelian barang modal termasuk truk,” paparnya. (Ktbr/Ara)
