Jakarta – Kalangan pengusaha angkutan bus menilai kemacetan selama arus mudik di jalur mudik pulau Jawa pada lebaran tahun ini merupakan yang terburuk dalam 15 tahun terakhir. Akibatnya perusahaan otobus tak mengalami masa “panen’ karena biaya operasional bus membengkak dan frekwensi perjalanan juga berkurang.
“Saya bukan menyebut kerugian, karena tidak elok rasanya menyebut kondisi itu sebagai kerugian. Tapi yang pasti, biaya operasional bertambah 30% dan kelelahan awak bus yang tinggi,” tutur pengusaha angkutan bus yang juga Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan, saat dihubungi Otoniaga, di Jakarta, Selasa (12/7).
Kurnia menyebut, durasi kemacetan yang terjadi pada H-5 hingga hari H lebaran, sebelumnya belum pernah terjadi. Menurutnya, pemudik – termasuk penumpang bus – harus menghabiskan waktu 20 jam, bahkan lebih untuk terlepas dari jalur Brebes-Tegal.
Begitu juga untuk lepas keluar dari Pejagan ke arah Purwokerto dan saat melalui jalur Ketanggungan, Songgom, hingga Prupuk. Kendaraan pemudik terjebak kemacetan 12 sampai 24 jam. “Menurut hemat saya masalah ini adalah masalah klasik yang selalu berulang. Apa itu? Tidak adanya koordinasi dan sinergi antar institusi yang baik,” ucapnya.
Pernyataan serupa diungkapkan salah seorang pengurus Organisasi Angkutan Darat pusat. Menurutnya, ketidaksinkoronan komunikasi dan persepsi dalam pengaturan lalu-lintas tidak hanya terjadi antara pejabat Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan baik provinsi mapun kabupaten dan kota, tetapi juga dengan institusi lain, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
“Kebijakan dan arahan kementerian perhubungan atau pusat entah sengaja atau tidak, sepertinya tidak digubris dinas perhubungan. Masing-masing daerah punya kebijakan sendiri. Kedua, contoh tidak sinkronnya koordinasi kebijakan antar institusi juga terlihat masih adanya pembangunan infsatruktur yang belum selesai,” paparnya.
Pengurus yang tak bersedia disebutkan namanya itu bahkan menyebut, jika dibanding zaman orde baru, era saat ini lebih buruk dalam hal koordinasi. Saat itu, lanjutnya, tujuh hari menjelang lebaran semua koordinasi harus sudah matang. Tidak ada lagi pembangunan jalan yang belum selesai.
“Tapi, sekarang, sepertinya kurang koordinasi atau entah bagaimana. Cilakanya, pejabat yang berwenang seperti tidak ada masalah. Tidak ada kata maaf, jadi kesannya hanya mementingkan citra. Mudah-mudahan masyarakat, cepat atau lambat bisa tahu kondisi yang sebenarnya,” kata dia.
